Senin, 04 Januari 2010

KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum di Wilayah Kepolisian Resor Depok

RINGKASAN DISERTASI, DESEMBER 2009

[xii + 206 halaman; 175 referensi yang terdiri dari 119 buku; 40 jurnal, surat kabar, website, makalah, naskah, tesis/disertasi dan hasil penelitian; 13 kebijakan, keputusan, peraturan, program kerja, telaah dan undang-undang; 3 data lapangan,
yang digunakan dari tahun 1910 s/d tahun 2008]

KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN
Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum di Wilayah Kepolisian Resor Depok


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas pelayanan publik yang berlangsung di Indonesia telah menjadi topik pembahasan menarik yang telah banyak dikaji oleh berbagai bidang kajian. Kajian-kajian yang menaruh minat terhadap pembahasan topik tersebut meliputi bidang kajian administrasi dan kebijakan publik, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sejumlah hasil penelitian yang mencoba membahas realitas tersebut dilakukan dalam beragam cara pandang, cara mengkaji, serta cara menganalisis yang berbeda-beda sebagai konsekwensi dari mekanisme kerja ilmu pengetahuan yang menganut ketaatan pada teori dan metodologi. Beragam cara pandang serta cara menganalisis realitas sosial tersebut merupakan cara-cara ilmu pengetahuan dalam melahirkan obyek pengetahuan baru dalam mengakumulasi bentuk-bentuk informasi yang ditemukan di lapangan, yang dilakukan secara teoritis dan metodologis oleh para penelitinya.

Penelitian yang saya lakukan di sini dimaksudkan untuk memperkenalkan cara pandang antropologi dalam memandang berbagai persoalan yang muncul dari berlangsungnya kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum, khususnya di kepolisian, dengan cara melihat dinamikanya hubungan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pemikiran ini mendorong saya untuk menelusuri beberapa sumbangan pemikiran dari para ahli ilmu sosial, terutama para antropolog, untuk menganalisis hubungan-hubungan sosial di antara para pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun yang terpenting dalam kajian ini bukanlah terfokus pada baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh aparat atau yang diterima oleh warga masyarakat, melainkan bagaimana peneliti memandang persoalan baik dan buruknya pemberian pelayanan tersebut dalam konteks hubungan antara satu isu dengan berbagai isu lainnya, serta bagaimana melihat berlangsungnya proses tersebut. Proses yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada kegiatan manajemen para pembuat kebijakan dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga dapat berupa sesuatu yang dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dari suatu kebijakan tertentu di lapangan.

Pelaksanaan aturan dan kebijakan serta perintah-perintah yang berasal dari para atasan di kepolisian setempat yang dibahas di sini meliputi: (1) bagaimana para petugas pelayanan di lapangan menginterpretasi aturan, kebijakan dan perintah atasan tersebut, sekaligus merespons berbagai keluhan yang datang dari warganya sendiri dalam upaya memperbaiki citra organisasi kepolisian?; (2) bagaimana aturan dan kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui pengungkapan bahasa-bahasa yang menunjukkan kesiapan aparat dalam hal pelayanan dan penegakkan hukum?; serta (3) seperti apa hubungan-hubungan sosial yang dijalin antara aparat polisi dan warga masyarakat melalui program kerja mereka?

Menyangkut hubungan-hubungan sosial yang diwarnai oleh motif penggunaan uang untuk mendapatkan kemudahan, keringanan sanksi, atau keuntungan berupa barang dan jasa pelayaan yang lebih cepat, saya memasukkan wacana pertukaran sosial yang menjadi isu teoritisnya. Karena itu, dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial yang ada, saya dipengaruhi oleh perspektif pertukaran yang melihat hubungan interaksi yang berlangsung dalam aktivitas memberi dan menerima pelayanan, terutama pelayanan yang diberikan langsung oleh para polisi, dengan argumentasi bahwa keuntungan (reward) yang didapat dari adanya proses pertukaran sosial dimaknai sebagai hasil interaksi timbal balik di antara masing-masing pihak. Dalam membahas hubungan antara aparat polisi dan warga masyarakat, saya berusaha melihat hubungan-hubungan sosial yang dibangun di antara mereka. Di sini, saya mengkategorikan kegiatan kepolisian yang ada di tingkat Polres, Polsek dan Pospol dalam berinteraksi dengan warga masyarakat binaannya yang menekankan pada pentingnya hubungan mikro yang bercorak antar pribadi. Oleh karena berbagai kegiatan kepolisian tersebut mengarah pada hubungan interaksi timbal balik antara aparat dan warga masyarakatnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang memberi peluang bagi terjalinnya jaringan hubungan sosial yang saling menguntungkan di antara mereka, maka proses-proses tersebutlah yang selanjutnya dianalisis.

Analisis terhadap realitas tersebut di atas dapat ditelusuri dari pola-pola hubungan para pelaku yang berkuasa dalam membuat kebijakan di lapangan, atau yang mampu membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, serta keuntungan dan kemudahan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Pola hubungan semacam ini dapat dikategorikan sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan hubungan sosial di antara para pelaku berupa keuntungan yang didapat oleh para petugas, atau kemudahan yang diterima oleh para pengguna jasa, atau bahkan pelanggar hukum dengan cara melakukan transaksi dan negosiasi dengan para petugas. Pola-pola tersebut dapat dipandang sebagai pola hubungan yang mengarah pada sikap dan tindakan saling tolong-menolong atau saling membantu, terutama dalam tukar-menukar barang dan jasa pelayanan.

Persoalan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana aparat menyerap opini publik, serta kebijakan apa yang dapat didukung oleh semua pihak, serta kebijakan seperti apa yang dianggap dapat memuaskan tiap-tiap pelaku, baik dari kalangan petugas itu sendiri, mitra kerja, pengguna jasa, atau dari kalangan warga setempat? Jawaban sementara atas persoalan tersebut dapat dilihat dari upaya para pemimpin organisasi di kepolisian, yang salah satunya memberdayakan mitra kerja polisi dalam berkomunikasi dengan masyarakat, atau upaya mereka dalam menampung keinginan warga masyarakat, sekaligus bagaimana mereka melakukan cara-cara yang dapat menjelaskan kepada khalayak soal mengapa keinginan warga masyarakat tidak dapat dipenuhi, atau mengapa yang berjalan justru malah sebaliknya, yaitu masyarakat sebagai “pemberi pelayanan” dan aparat sebagai “penerima pelayanan”.

Analisis terhadap realitas tersebut dapat ditelusuri pada pola-pola hubungan para pelaku yang berkuasa dalam membuat kebijakan di lapangan, atau yang mampu membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, serta keuntungan dan kemudahan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Pola-pola hubungan semacam ini dapat dikategorikan sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan hubungan sosial di antara para pelaku berupa keuntungan yang didapat oleh para petugas, atau kemudahan yang diterima oleh para pengguna jasa, atau keringanan sanksi bagi para pelanggar hukum dengan cara melakukan transaksi dan negosiasi dengan para petugas. Pola-pola tersebut dapat dipandang sebagai pola hubungan yang mengarah pada sikap saling tolong-menolong atau saling membantu, terutama dalam tukar-menukar barang dan jasa pelayanan. Jadi, untuk memahami aktivitas pertukaran yang menempatkan hukum, aturan perundang-undangan, atau kebijakan penguasa kedalam struktur dan kultur masyarakatnya, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai kehidupan sosial secara keseluruhan dari masyarakat yang diteliti.

Dari wacana serta isu-isu yang melatarbelakangi pemikiran tersebut di atas, saya mencoba menempatkan dinamika bekerjanya kekuasaan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di kepolisian sebagai proses pertukaran peran dan posisi antara polisi (sebagai pemberi pelayanan) dan masyarakat (sebagai penerima pelayanan), Meski yang terjadi di lapangan bisa sebaliknya (masyarakat sebagai pemberi pelayanan dan polisi sebagai penerima pelayanan), namun upaya dari para pembuat kebijakan di kepolisian tersebut dapat dikategorikan sebagai strategi organisasi dalam memperbaiki citra organisasi sekaligus para anggotanya yang ditempatkan di lapangan. Untuk itu, proses berlangsungnya dinamika hubungan-hubungan sosial semacam inilah yang kemudian diteliti dan dikaji lebih lanjut.

B. Masalah Penelitian: Konstruksi Pernyataan Teoritis

Penelitian ini menyoroti dinamika hubungan polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepolisian resor Depok. Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (yang ditunjukkan oleh adanya aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan) tersebut memberi penjelasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, untuk kemudian disituasikan dalam relasi kekuasaan dengan pihak-pihak yang terlibat. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan warga masyarakat yang terdiri dari para pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dengan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat.

Untuk bisa diteliti, saya merumuskan permasalahan di atas kedalam beberapa pertanyaan penelitian yang lebih operasional, yaitu: (1) Bagaimana memahami realitas hubungan-hubungan sosial yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh kepolisian?; (2) Apa saja yang dipertukarkan oleh para pelaku untuk menjalin hubungan, meraih kekuasaan, serta mendapatkan kemudahan dan keuntungan lain yang didapat dari kegiatan tersebut?; (3) Berkenaan dengan kebijakan yang dibuat dan dinterpretasi oleh para polisi di lapangan: (a) Kebijakan apa saja yang menyediakan akses keadilan bagi warga masyarakat, bahkan bagi polisi sendiri?; (b) bagaimana kebijakan diskresi merefleksikan kekuasaan polisi di lapangan?; dan (c) Apa implikasi teoritis dan implementasi praktis dari kajian ini, terutama yang berkenaan dengan analisis mengenai relasi kekuasaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena hubungan-hubungan sosial yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepolisian resor Depok, dengan tujuan untuk mendalami dan memahami proses terjalinnya hubungan-hubungan tersebut. Melalui studi-studi mengenai sistem pengendalian dan keteraturan sosial yang terdapat pada masyarakat yang diteliti, penelitian ini mencoba menggambarkan pengalaman para pelaku/aktor, serta memahami proses-proses yang berlangsung di lapangan. Untuk itu, kajian ini memperlakukan perspektif resiprositas sebagai cara pandang yang dinamis agar fenomena yang berhubungan dengan kebijakan dan kekuasaan ini dapat dijelaskan. Secara umum, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan metodologis bagi perkembangan teori-teori dalam disiplin antropologi. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan secara praktis dalam manajemen pelayanan publik, baik bagi instansi kepolisian maupun instansi lain yang mengurusi bidang pelayanan publik, hukum dan kebijakan.

D. Perspektif Teoritis: Hakikat Hubungan antar Konsep-Konsep

Dalam melihat proses serta praktik-praktik yang berlangsung di lapangan, saya menggunakan konsep resiprositas sebagai sasaran pengkajian dalam disertasi ini. Adapun konsep-konsep penting lainnya, baik secara teoritis maupun praktis, yang dicantumkan di sini seperti konsep kebijakan, kekuasaan, interaksi, tindakan, dan lain-lainnya adalah sebagai reflektif dari sistem pengertian konsep-konsep yang sangat luas untuk dikaji, yang satu sama lain saling berhubungan antara konsep-konsep tersebut dengan konsep yang pertama.

Menyangkut proses pertukaran sosial yang berlangsung dalam hubungan polisi dan masyarakat di lapangan, saya mencoba menunjukkan jaringan hubungan-hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (yang salah satunya didasarkan pada penggunaan uang atau hadiah). Meski proses terbentuknya hubungan-hubungan tersebut tidak selamanya didasarkan pada penggunaan uang atau hadiah (ada juga yang didasarkan pada kepercayaan, loyalitas dan dedikasi), namun kesemua proses tersebut pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai upaya para pelaku yang bertujuan untuk mengenalkan level-level simbolik dari tindakan mereka dengan kompleksitas sosial masyarakat binaannya melalui aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan serta penegakan hukum untuk melegalkan pertukaran di antara mereka sebagai refleksi dari tindakan mereka di lapangan. Di sini, lebih tegasnya saya melukiskan uang sebagai sesuatu yang berperan penting dalam proses perkembangan kognitif polisi dan masyarakat, yang ditandai oleh pengutamaan penghitungan rasional berupa keuntungan individual yang telah menjadi agen dalam mendorong proses perubahan corak masyarakat dan kebudayaannya.

Dari kasus-kasus yang ditemukan di lapangan (sebagaimana yang dibahas pada bab 3), saya mencoba menganalisa pokok permasalahan dari apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pelaku yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, yaitu yang salah satunya ditunjukkan oleh para polisi yang bertugas di Pospol Terminal dan mitra kerjanya yang bertugas pada dinas lain (DLLAJ) di kawasan Terminal Depok. Kategori hubungan timbal balik selanjutnya yang juga dibahas di sini adalah interaksi polisi dengan mitra kerja kepolisian yang berasal dari warga masyarakat, baik yang didasarkan pada penggunaan uang/hadiah maupun yang didasarkan pada kekuasaan yang hendak diraih sebagai perangkat dasarnya, terutama yang menyangkut kebijakan organisasi dalam membangun kemitraan.

Adapun pendekatan polisi yang tidak didasari oleh penggunaan uang, terutama dalam praktik penegakan hukum misalnya, terfokus pada peran polisi yang secara persuasif mengajak warga binaannya untuk membantu polisi dalam mengendalikan kejahatan, memberi kesaksian dalam penyidikan kejahatan, serta melaporkan adanya orang-orang yang mencurigakan di lingkungan mereka. Sementara, pendekatan polisi pada penyelesaian masalah lebih terfokus pada hubungan timbal balik yang dibangun oleh polisi dengan mitra kerja mereka untuk saling mempercayai satu sama lain. Sebagai contoh, pada saat polisi mencari informasi, maka sifatnya adalah timbal balik (mutual dependence and exchange), bukan semata-mata sebagai kegiatan intelijen atau reserse. Jadi, strategi yang dicanangkan oleh polisi dalam pemolisian masyarakat salah satunya dapat dilihat sebagai pendekatan penyelesaian masalah, yang esensinya adalah partisipasi masyarakat berdasarkan saling mempercayai dan menghormati (mutual trust and respect), dimana masyarakat diberdayakan untuk melindungi diri dan menyadari bahwa arti membantu polisi adalah membantu menciptakan keteraturan sosial (social order) atau komunitas yang lebih baik.

Sehubungan dengan arti penting dari proses menjalin “hubungan baik” antara polisi dengan mitra kerja kepolisian (yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat), adanya petugas DLLAJ atau organisasi Panter merupakan salah satu unsur yang mengkonstruksi realitas hubungan timbal balik yang menjadikan kebudayaan sekaligus juga uang sebagai perangkat dasarnya. Pada tingkatan normatif, yang secara terus-menerus dihadapi oleh seorang polisi di kantor polisi dan di lapangan adalah bahwa, di samping harus menjaga “hubungan baik” dengan rekan-rekan kerjanya yang sesama polisi, ia juga dituntut untuk mampu menjalin “hubungan yang lebih baik” lagi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Pada kenyataannya di lapangan, menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dalam kerja pelayanan publik merupakan kebijakan yang sangat sulit diimplementasikan oleh kedua belah pihak di lapangan, terutama dalam mengimplementasikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak.

Di kantor polisi, jalinan hubungan timbal balik yang berlaku bagi hubungan kerja para polisi di sana adalah menyangkut isu superordinasi dan subordinasi. Hal tersebut merupakan sumber daya yang bernilai bagi individu atau kelompok superordinat polisi untuk meraih keuntungan dari besarnya loyalitas dan dedikasi dari subordinat polisi yang diberikan kepada atasannya. Pada tingkatan pragmatis, hubungan antara polisi bawahan dengan atasannya juga merupakan sumber daya yang bernilai politis berupa kenaikan pangkat atau jabatan yang diterima dari atasannya. Dalam ketergantungan timbal balik semacam ini, sesungguhnya para bawahan sangat bergantung pada suatu jalinan hubungan yang bersifat dramatis, superfisial, atau kepura-puraan dengan atasan mereka berdasarkan kebaikan yang mereka terima dari atasan, begitu juga sebaliknya. Hanya saja, perbedaan keduanya terletak pada besar atau kecilnya pengabdian (loyalitas dan dedikasi), serta besar kecilnya pemberian (uang atau hadiah) yang diterima oleh para atasan dari para bawahan mereka.

Dengan memperlakukan konsep resiprositas—yang selanjutnya digunakan sebagai fokus kajian—saya mencoba mencermati teori-teori yang membahas pertukaran sosial, untuk kemudian didiskusikan dengan berbagai pandangan dari para ahli yang berhubungan dengan tema tersebut. Alasannya bahwa penting di sini untuk memahami hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan serta ketergantungan timbal balik yang dapat dipelajari dari proses pertukaran sosial pada berbagai masyarakat yang diteliti oleh para ahli antropologi, terutama yang serupa dalam tipe-tipe hubungannya. Dari situ, saya mencoba mendiskusikan beberapa pandangan ahli antropologi yang menyediakan analisa pertukaran sosial yang relevan dengan kajian ini seperti contoh-contoh pertukaran pemberian dalam Potlach di pesisir Pasifik Utara dan Kula Ring di Kepulauan Trobriand.

Untuk membantu pegangan teoritis mengenai arti penting dari tindakan para pelaku yang diamati (tindakan yang diberikan dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh polisi) yang selanjutnya dimaknai sebagai aksi yang dirangsang oleh dinamika pertukaran, secara umum saya merujuk pada penjelasan Malinowski (1922)—yang mengkaji pertukaran sosial pada masyarakat Trobriand—dalam mengkategorikan apa-apa yang dipertukarkan oleh para pelakunya sebagai suatu proses kebudayaan. Dalam penjelasannya, Malinowski memberi gambaran bahwa manusia tidak hanya memperlakukan apa-apa yang dipertukarkan sebagai representasi benda-benda simbolik, tetapi juga sebagai jaringan hubungan timbal balik yang dapat ditelusuri pada hubungan sosial dalam kegiatan saling tukar-menukar barang dan jasa pelayanan, dimana pertukaran di dalamnya memiliki esensi moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu.

Secara teoritis, jika dalam suatu hubungan sosial yang dipertukarkan adalah barang dan jasa pelayanan (baik pelayanan sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan secara sukarela atau sebagai bagian dari tingkah laku sosial), maka arti dari pelayanan di sini dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain sebagai upaya saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang tertentu, yang bisa juga berupa upaya untuk meraih kekuasaan, kemudahan, serta keuntungan lain yang didapat dari hubungan-hubungan sosial yang dibangunnya. Akan tetapi, hukum keseimbangan dalam keempat esensi moralitas tersebut menjadi kehilangan maknanya, terutama setelah masyarakat modern mulai mengenal uang sebagai alat pertukaran yang menggantikan sistem barter pada masyarakat primitif.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertukaran sosial yang menggunakan uang sejatinya merupakan simbol yang mewakili beragam kebudayaan di berbagai masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat birokrasi (yang bukan hanya dimonopoli oleh aparat kepolisian), uang dijadikan sebagai alat tukar dalam mengkomersilkan kekuasaan dan kewenangan, serta memperdagangkan promosi jabatan, atau bahkan memperjual-belikan kasus-kasus yang diimbangi oleh gratifikasi dari kolega pejabat, rekanan organisasi, atau perorangan yang merasa telah diuntungkan. Gratifikasi ini dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta berbagai fasilitas lainnya.

Dalam menganalisa hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada penggunaan uang atau pemberian hadiah, selanjutnya saya merujuk pada studi tentang pertukaran pemberian (The Gift) dari Mauss (1925)—yang di dalamnya juga membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Malinowski (1922) di atas. Penjelasan Mauss sendiri menyediakan alat untuk menganalisa temuan data empirik di lapangan, serta memberi bukti bahwa kegiatan saling tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh para pelaku, yang dalam konteks penelitian ini dilakukan oleh polisi dan masyarakat, merupakan suatu proses sosial yang dinamik, yang melibatkan anggota-anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh.

Oleh karena Mauss sendiri selalu kembali pada tingkat empirik dalam setiap penjelasannya mengenai teori pemberian yang mengkaji proses saling tukar-menukar pemberian (hadiah) yang dikonstruksinya, maka dalam konteks penelitian ini saya berusaha mengkonstruksi makna hubungan timbal balik yang didasarkan pada pemberian uang atau hadiah tersebut dengan cara membedakan konsep resiprositas dan konsep pertukaran pemberian dari tipe-tipe perputarannya. Lebih jelasnya, perputaran dalam pertukaran pemberian pada dasarnya terletak pada kewajiban memberi, menerima, dan mengembalikan barang atau jasa pelayanan. Sementara, perputaran dalam resiprositas bisa berupa gengsi yang dihubungkan dengan kedermawanan seseorang atau sekelompok orang yang mengharuskan pengembalian barang atau pelayanan yang setara, atau lebih besar dari nilai pemberian semula.

Di sini, saya mencoba mengkaitkan gagasan pertukaran sosial sebagai cara-cara produksi yang berorientasi pada kekuasaan, terutama yang berlangsung pada masyarakat yang diamati, dengan alasan bahwa inti dari teori pertukaran sosial yang dimaksud memusatkan perhatian utamanya pada keuntungan yang didapat oleh seseorang dari kontribusi yang disumbangkannya melalui interaksi sosial. Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang seorang individu (aktor) untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan aktor tersebut. Sehingga, dapat diasumsikan pula bahwa peluang pertukaran ini secara langsung akan berkaitan dengan struktur kekuasaan serta kebijakan yang dibuat. Dari situ akan terlihat bagaimana cara-cara para pelaku, baik polisi maupun masyarakat, dalam berinteraksi antara satu sama lain, sekaligus juga bagaimana mereka menjalankan strategi kekuasaan dalam mensiasati hukum, aturan dan kebijakan organisasi yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran yang berlangsung di antara mereka.

Saya sendiri—yang percaya adanya struktur dan perubahan sosial—memberi kritik terhadap pandangan yang lebih sempit terhadap makna resiprositas. Kritik tersebut tertuju pada penekanan beberapa teori pertukaran sosial yang berkembang, yang justru memusatkan perhatian utamanya pada keuntungan yang didapat oleh seseorang dari kontribusi yang disumbangkannya dalam menjalin hubungan interaksi sosial di tingkat makro, sementara aspek pengkajian antropologi yang saya maksudkan di sini terletak pada pembahasan mengenai hubungan interaksi di tingkat mikro. Untuk itu, saya membahas basis pertukaran sosial yang lebih makro tersebut untuk kemudian beralih ke tingkat mikro dengan cara menjelaskan hubungan interaksi antar individu yang dikaitkan dengan pemberian oleh seseorang orang kepada orang lain yang menghendaki keuntungan atau kemudahan lainnya.

Analisis mengenai hubungan interaksi timbal balik yang disediakan oleh teori pertukaran sosial (sebagaimana dijelaskan oleh Malinowski dan Mauss di atas) justru dipandang relevan untuk mengkaji hubungan-hubungan sosial yang dihasilkan dari penelitian lapangan, dengan alasan bahwa analisis tersebut mampu menjelaskan proses hubungan-hubungan sosial yang ada pada setiap masyarakat, dimana sistem pertukaran yang berlangsung di dalamnya tidak hanya merupakan prinsip-prinsip pengorganisasian di kalangan masyarakat primitif, melainkan juga prinsip-prinsip yang berlaku di kalangan masyarakat modern, baik individu maupun kelompok. Melalui cara pandang demikian, maka realitas hubungan timbal balik yang berlangsung di lapangan tidak semata-mata dilihat sebagai peristiwa antara pihak-pihak yang saling berhadapan, tetapi juga dipahami sebagai strategi para pelaku dalam menjaga kelangsungan hubungan-hubungan yang telah lama terjalin, baik di antara sesama petugas polisi, atau antara petugas dengan para pengguna jasa, pelapor yang datang ke kantor polisi, mitra kerja polisi yang berasal dari warga masyarakat setempat, atau bahkan pelanggar hukum.

Adanya hukum, aturan dan kebijakan yang berlaku dalam hubungan interaksi sosial merefleksikan definisi tentang kekuasaan yang secara terus-menerus bekerja dalam suatu masyarakat untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. Malinowski (1926) sendiri melihat bahwa mitos-mitos dari sistem ideologi masyarakat yang diamatinya merupakan karakteristik yang mengatur praktik-praktik sosial, yang dapat membantu mempertahankan cara distribusi kekuasaan yang binnen, baik mengenai cara-cara untuk mendapatkan perlindungan maupun untuk mempertahankan kekuasaan. Contoh kongkrit dari interaksi yang mengkristal tersebut adalah norma-norma aturan yang mengatur hubungan-hubungan sosial antara sesama polisi dan juga masyarakat. Adapun kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan merefleksikan adanya kekuasaan yang dikehendaki oleh sebagian mereka atas sebagian lain yang menjadi mitra interaksinya. Di sinilah para petugas, baik dari dinas kepolisian maupun dari dinas lain, senantiasa diingatkan secara terus-menerus tentang dimana tempat mereka bekerja, dan bagaimana mereka menjalin hubungan dengan warga masyarakatnya. Fenomena di lapangan memberi arah bagi analisis kajian ini untuk memahami bagaimana kebijakan dan kekuasaan tersebut bekerja secara bersamaan pada masyarakat yang diteliti.

Penjelasan dari para ahli di atas juga dapat digunakan antara lain: Pertama, untuk menganalisa hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada keuntungan dan kerugian seseorang atau sekelompok orang berkenaan dengan barang-barang, jasa-jasa pelayanan yang dipertukarkan, serta tindakan-tindakan lain yang diberikan atau yang diterimanya. Kedua, untuk menganalisa cara-cara pelaku di kepolisian dalam melakukan pencitraan kepada khalayak, yang dilakukan dengan cara memasang slogan-slogan dalam spanduk, pamflet, stiker dan sebagainya, atau dengan cara menjalin hubungan antar pribadi yang dibangun berdasarkan sikap-sikap, penampilan diri, atau tindakan-tindakan tertentu yang diberikan oleh para pelaku seperti senyuman, sapaan dan ucapan salam, sebagaimana dimuat dalam kebijakan organisasi kepolisian.

Sampai di sini, uraian mengenai konsep resiprositas serta konsep-konsep lainnya telah membantu cara pandang peneliti dalam memandang pertukaran pemberian yang berlangsung pada masyarakat yang diteliti. Meski mekanisme hubungan interaksi pada masyarakat modern yang kompleks menyulitkan rumusan tentang pertukaran sosial yang ada, namun berdasarkan konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih sederhana dari apa yang dijelaskan oleh Malinowski (1922) dan Mauss (1925) serta beberapa ahli lainnya, maka apa-apa yang dipertukarkan di antara para polisi dan masyarakat menjadi sama pentingnya dengan apa-apa yang telah berlangsung dalam kebudayaan masyarakat primitif sekaligus juga pada masyarakat modern, karena hal tersebut menyangkut interaksi serta koneksi jaringan dimana pertukaran itu terjadi.

E. Penelitian Lapangan: Pemilihan Lokasi, Informan, Teknik dan Metode

Keputusan untuk menetapkan kawasan Depok sebagai lokasi penelitian, tentunya melalui banyak pertimbangan. Pertimbangan untuk memilih kantor Polres Depok sebagai pusat penelitian adalah karena dari sini peneliti dapat menjumpai para polisi yang datang dari beberapa Polsek dan Pospol di wilayah hukum Polres Depok untuk mengikuti Anev (analisa dan evaluasi) mingguan dan bulanan yang diadakan di kantor Polres Depok. Dari hasil kegiatan tersebut peneliti dapat mengumpulkan sejumlah informasi sekaligus menganalisa beberapa program kerja, mulai dari pelaksanaan, hasil pencapaian, sampai pada hambatan yang dihadapi oleh para polisi sehari-hari. Tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan para informan adalah yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka di kantor polisi seperti pekerjaan administratif, apel/upacara, ritual kedinasan, atau kegiatan sehari-hari di lapangan seperti kegiatan operasional polisi, kunjungan Bimmas dan TKP, atau patroli dan pengawalan (patwal), serta tempat-tempat dimana mereka bersedia ditemui dengan mengacu pada etika penelitian. Pertimbangan etika penelitian tersebut dilakukan dengan cara: (1) menulis informan dengan inisial, karena menyangkut kerahasiaan yang dikehendaki oleh para informan agar tetap berada di tangan peneliti; (2) memberi keterangan kepada informan mengenai kegiatan pengumpulan data, serta menjelaskan mengenai data yang akan digunakan; (3) meminta ijin secara lisan atau tertulis dari informan dan institusi yang bersangkutan untuk melakukan wawancara dan pengamatan; serta (4) menunjukkan catatan lapangan (fieldnotes) dan laporan verbatim yang dibuat kepada informan untuk keperluan tanggapan atau penafsiran yang terus-menerus diperiksa oleh informan, rekan sejawat (tim) dan supervisor.

Tahap terpenting dalam penelitian di lapangan adalah bagaimana memperoleh data sekaligus bagaimana membaca data tersebut. Proses pemilihan informan yang dilakukan seringkali tidak mudah, karena memakan waktu relatif lama, terutama ketika peneliti harus membuka komunikasi terlebih dahulu dengan para calon informan secara hati-hati. Selanjutnya, hubungan antara saya (sebagai peneliti) dengan para polisi (sebagai pemberi informasi) yang sudah terjalin sejak penelitian ini dilakukan selanjutnya dijadikan modal dasar untuk menggali sumber data empirik menyangkut pengalaman pribadi mereka. Sejumlah informan di sini dipilih secara purposive berdasarkan teknik-teknik penelitian lapangan yang mencakup dua hal: Pertama, informan yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, mulai dari perwira polisi dan PNS, para petugas dari dinas lain, mitra kerja kepolisian, sampai para pengguna jasa pelayanan kepolisian yang berurusan dengan para petugas polisi. Kedua, informan yang dipilih memiliki waktu dan tempat yang tidak memberatkannya untuk diwawancarai, baik di tempat kerja maupun di lapangan, meski harus tetap dijaga kerahasiaannya.

Dalam praktiknya, meski teknik-teknik penelitian lapangan dilakukan untuk mencari informasi sekaligus mengidentifikasi para informan, namun sebagai polisi, para informan tersebut memiliki alasan-alasan cukup praktis untuk mencurigai peneliti pada saat pertama kali penelitian ini dilakukan. Salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pekerjaan polisi diasosiasikan sebagai pekerjaan yang selalu berhubungan dengan kewaspadaan atau kecurigaan terhadap situasi yang tidak diinginkan. Untuk itu, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dilakukan secara bersamaan, dengan cara berinteraksi secara terus-menerus, baik bersama para polisi, mitra kerja kepolisian, maupun warga yang datang ke kantor polisi. Selama proses penelitian berlangsung, saya menekankan pada kebutuhan untuk merasakan pengalaman para aktor di lapangan. Di sini, saya berusaha masuk kedalam dunia para aktor dengan cara melihat dunia mereka, sebagaimana para aktor tersebut melihatnya, sekaligus menggali informasi berdasarkan persepsi mereka sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan di lapangan, terutama pada saat peneliti diberi ruangan khusus di kantor Polres Depok, serta kesempatan dalam mengikuti sejumlah kegiatan polisi seperti patroli di jalan raya, mengunjungi tempat kejadian perkara (TKP), serta mengikuti kegiatan “Sambang Polisi” ke rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat kerja di Kota Depok.

Dari segi metode yang digunakan, penelitian ini mengembangkan metode analisis yang bersifat kualitatif. Sebagai peneliti kualitatif, upaya yang saya lakukan adalah berusaha menggambarkan pengalaman informan sekaligus peran peneliti yang membawa tinjauan teoritis kedalam proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, peneliti berusaha mengidentifikasi serta menggambarkan pola beserta tema dari sudut pandang pelaku, kemudian memahami dan menjelaskan pola serta tema tersebut. Selama analisa data, data disusun secara kategoris dan kronologis, ditinjau secara berulang-ulang dan terus-menerus dikodekan kedalam daftar ide-ide penting yang muncul, dimana rekaman wawancara dan catatan harian lapangan yang ditulis dalam verbatim akan ditinjau secara tetap (Merriam, 1988; Marshall & Rossman, 1989). Selama proses itu pula, sebagai etnografer, saya membuat indeks atau kode data dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori (Jacobs, 1987). Dengan menempatkan birokrasi sebagai pusat analisis, secara terus-menerus peneliti juga berpegang pada kaidah-kaidah etnografi yang membahas logika-logika kebudayaan organisasi.

II. HASIL PENELITIAN

Kurang lebih satu tahun, sebagai peneliti, saya bergaul dengan para polisi yang bekerja di lingkungan kepolisian resor Depok (selanjutnya disingkat Polres Depok) dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Untuk ukuran waktu, satu tahun memang belum terlalu lama untuk mengetahui secara keseluruhan dinamika pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di kepolisian. Namun, dalam waktu yang relatif singkat tersebut, saya berusaha menggambarkan sosok para anggota polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat melalui hubungan interaksi yang dibangun oleh mereka bersama warga masyarakat setempat, terutama yang menggunakan jasa pelayanan kepolisian, baik di lapangan maupun yang secara langsung datang ke kantor Polres, Polsek-Polsek, atau Pospol-Pospol yang tersebar di wilayah Kota Madya Depok.

Selain di kantor Polres Depok—tempat dimana saya bergaul dengan para polisi sekaligus berdialog secara aktif dengan warga masyarakat yang datang ke kantor polisi tersebut—saya juga berupaya untuk ikut serta dalam kegiatan patroli, baik yang diadakan oleh para petugas polisi dari Unit Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) maupun yang dilakukan secara rutin oleh para petugas polisi di Satuan Lalu-Lintas (Satlantas), dan para petugas Bimbingan Masyarakat (Bimmas). Kegiatan patroli yang saya ikuti tersebut bertujuan untuk mengetahui cara kerja para polisi, terutama pada saat mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau tempat-tempat kerja warga, mendatangi TKP, menghadiri acara-acara yang diadakan oleh warga yang menghadirkan para polisi, atau mengikuti inspeksi-inspeksi yang diadakan oleh para Kabag atau Kasat ke beberapa Polsek dan Pospol yang berada di wilayah hukum Polres Depok.

Sesuai dengan alur topik yang ditulis dalam catatan lapangan (fieldnotes), pada bab ini saya memulai pembicaraan mengenai pekerjaan polisi yang bukan hanya sekedar dipandang sebagai pekerjaan birokrasi, tetapi juga mencakup pengertian yang sangat luas dalam menjalankan kebijakan organisasi serta menjalin hubungan, baik dengan sesama mereka, mitra kerja polisi yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Di sini, saya berusaha merumuskan kembali gagasan-gagasan mengenai “kebudayaan organisasi” dan “masyarakat birokrasi” yang didasarkan pada tindakan dan tingkah laku orang-orang yang memaknai cara-cara mereka dalam bekerja, menjalin hubungan, serta merubah citra diri mereka. Hal tersebut menarik untuk dikaji, terutama bagi saya yang hendak mengkaji lebih mendalam mengenai orientasi hubungan yang mereka bina. Adapun organisasi birokrasi yang diamati di sini merupakan institusi berisi orang-orang yang dilengkapi dengan kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, orang-orang yang bekerja di dalamnya sengaja dibentuk untuk mewujudkan norma-norma hukum serta melaksanakan kebijakan organisasi. Jika memang demikian, di samping sebagai pelayan masyarakat, maka para polisi sepatutnya memiliki fungsinya tersendiri, yaitu sebagai “social control” dan “social order”.

A. Temuan Lapangan: Kebudayaan Polisi dalam Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum

Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, serta pengumpulan bahan dokumentasi yang diberikan oleh sejumlah informan menghasilkan sekumpulan data empirik di lapangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan realitas kerja pelayanan Polres Depok. Sekumpulan data empirik tersebut juga digunakan sebagai bahan penjelasan lebih mendalam menyangkut analisis serta perspektif yang dibahas selanjutnya. Tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan para petugas polisi di wilayah hukum Polres Depok, terutama yang dicatat di sini adalah mencakup tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan para polisi, baik di kantor (seperti pekerjaan administratif, apel/upacara, atau ritual kedinasan) maupun kegiatan kepolisian sehari-hari di lapangan (seperti kunjungan Bimmas, mendatangi TKP, atau mengikuti kegiatan Patwal), serta tempat-tempat lain dimana para informan bersedia ditemui. Untuk keperluan analisis, data yang ditulis secara verbatim dalam catatan lapangan diolah menjadi sebuah gambaran umum mengenai situasi wilayah kerja dan kondisi organisasi Polres Depok, serta perkembangan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

1. Lingkungan Kerja Polisi dan Pelaksanaan Kebijakan Organisasi Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Depok

Secara umum, ruang lingkup wilayah hukum Polres Depok meliputi seluruh wilayah Kota Madya Depok yang memiliki luas wilayah sekitar 257, 980 km² dengan jumlah penduduk di tahun 2005 sekitar 1.349.437 jiwa dan jumlah anggota polisi sekitar 1.359 personil (lihat lampiran 1,3 dan 4). Adapun gambaran mengenai lapangan interaksi polisi di tengah masyarakat Kota Depok mencakup kawasan perkotaan serta daerah-daerah pelosok yang masih jarang penduduknya. Kunjungan polisi banyak dilakukan di sana, tertuju pada beberapa tempat yang menyangkut keamanan tempat-tempat usaha seperti rumah-rumah pertokoan dan perkantoran (ruko/rukan), pusat-pusat perbelanjaan, proyek-proyek pengembangan perumahan, atau pekerjaan umum lainnya yang sedang berkembang di wilayah Kota Depok. Menurut penuturan salah seorang informan (S) yang ditemui di lapangan, secara khusus, kunjungan yang dilakukan oleh polisi tersebut dimaksudkan agar polisi mengetahui jam-jam kerja usaha yang dilakukan oleh warga setempat. Tetapi, pada beberapa tempat yang identik dengan lingkungan intelektual dengan komunitas mahasiswanya seperti rumah kost, ia sendiri mengakui bahwa kunjungan polisi tersebut jarang dilakukan, karena sebagian mahasiswa yang tinggal di rumah-rumah kost di wilayah binaannya tidak jarang menunjukkan reaksi yang berlebihan dengan adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para petugas polisi yang terkesan “urus-urus” bagi mereka.

Pengamatan terhadap situasi dan kondisi umum wilayah kerja polisi, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek dan Pospol, berkaitan erat dengan pelaksanaan program kerja polisi di bidang pelayanan, baik di kantor polisi maupun di lapangan. Dalam pengamatan tersebut, sebagian Polsek di wilayah hukum Polres Depok masih banyak yang bergaya spionase atau militeristik, seperti ruangan-ruangan yang tertutup oleh kaca hitam, atau akronim-akronim yang digunakan oleh para polisi yang menjadi tradisi turun-temurun seperti penggunaan nama, pangkat, jabatan, istilah operasi polisi, dan sebagainya. Meski petunjuk yang jelas dan terbuka seperti layaknya terdapat di kantor-kantor perbankan sudah dimulai di kantor pengurusan SIM dan STNK, namun akronim-akronim tersebut nampak di setiap pintu masuk ruang kerja para polisi.

Di tempat lain, terutama pada beberapa Pospol yang berada di wilayah Polres Depok, saya menjumpai beberapa petugas polisi di sana yang tidak lagi dikenal sebagai aparat negara dengan seragam dan atribut lengkapnya oleh sebagian warga binaan di sekitar mereka, tetapi lebih dianggap sebagai sesama warga yang memiliki kepedulian bersama dalam penanganan keamanan di lingkungan mereka (para polisi yang tidak tinggal di asrama polisi), terutama ketika mereka tinggal bersama-sama masyarakat dalam satu blok atau rukun tetangga, atau yang ditempatkan di wilayah terpencil dari tempat tinggalnya. Hal yang sama juga kerap ditunjukkan oleh para polisi yang berbaur dengan masyarakat seperti rasa aman yang diberikan kepada warga masyarakat di Pospol-Pospol. Dalam urusan kecil misalnya, saya menjumpai ibu-ibu dan gadis-gadis remaja yang tidak segan-segan meminta untuk diantar pulang oleh petugas polisi di sana saat pulang ke rumah-rumah mereka.

Hubungan sosial lain yang terjalin secara kooperatif antara warga masyarakat dengan para polisi nampak pada kegiatan-kegiatan masyarakat dalam membantu tugas Kamtibmas, terutama dalam pembinaan masyarakat dan penegakan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh kesadaran warga masyarakat berdasarkan interaksi sosial mereka bersama polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui program Siskamling yang diaktifkan kembali. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan patroli polisi yang sempat saya ikuti, terdapat suatu wilayah yang mengaktifkan ronda malam, bahkan muncul gagasan mereka untuk melakukannya di siang hari. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh munculnya keberanian sejumlah warga untuk menjadi saksi atas tindakan kejahatan, atau memberikan laporan ketika mereka menjadi korban tindak kejahatan.

Singkatnya, uraian mengenai situasi dan kondisi kerja Polres Depok yang dinamis tersebut ditunjukkan oleh situasi kompleks yang dihadapi oleh organisasi kepolisian, serta syarat-syarat efektif dan efisien dalam kerja pelayanan publik. Situasi wilayah serta cakupan kerja yang kompleks tersebut mendorong mereka untuk memperluas cakupan tugas-tugas kepolisian yang disesuaikan dengan dinamika masyarakatnya, serta menjadikan aturan dan kebijakan tersebut untuk membangun karakter personil Polri pada umumnya. Pola perkembangan kebijakan organisasi Polri tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah hukum Polres Depok, terutama pelayanan terhadap permintaan bantuan jasa pelayanan kepolisian seperti pelayanan dalam menerima telepon, pelayanan SPK dalam menerima laporan, pemberian tindakan dalam menerima tamu, serta pemberian tindakan dalam mendatangi TKP/TPTKP, dan sebagainya. Pelaksanaan tugas organisasi kepolisian, sebagaimana ditegaskan oleh Kapolres (FS), adalah sebagai proses ke arah terselenggaranya interaksi yang baik antara para petugas dan warga masyarakat dengan cara menciptakan rasa aman bagi mereka.

2. Jalinan Hubungan Sesama Polisi dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam
Kerja Pelayanan (Kasus Pospol Terminal Depok)

Pada saat penelitian ini dilakukan, saya mencoba memasuki beberapa ruangan di kantor Polres Depok, serta sejumlah loket pelayanan yang ada di Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol di wilayah hukum Polres Depok. Kegiatan yang diamati difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan yang menunjukkan adanya jalinan hubungan kerja sesama polisi yang berlangsung, baik di ruang-ruang pelayanan maupun di lapangan. Tempat dan peristiwa yang dicatat di sini berhubungan dengan struktur jaringan kerja kepolisian di tingkat Polres, Polsek dan Pospol, serta pihak-pihak lain yang terlibat dan saling berhubungan dalam kerja pelayanan, penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat. Adapun kategori hubungan timbal balik yang dibahas di sini adalah hubungan interaksi sesama polisi dalam kerja pelayanan yang menyangkut pembinaan anggota polisi dan masyarakat, dimana loyalitas dan dedikasi merupakan perangkat dasarnya. Jalinan hubungan tersebut dibangun di tempat kerja, baik di kantor maupun di lapangan, yang mencakup hubungan antara bawahan dan atasan, staf kantor dan petugas lapangan, atau polisi dan PNS yang diperbantukan di kepolisian.

Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya hubungan-hubungan sosial para pelaku yang terlibat dalam kerja pelayanan publik, terutama yang berlangsung antara para polisi dengan petugas DLLAJ, dan juga anggota organisasi Panter sebagai mitra kerja kepolisain di wilayah Terminal Depok. Di sini, saya mengkategorikan hubungan interaksi di antara mereka sebagai suatu proses timbal balik dari dua arah, yaitu interaksi polisi dengan sesama petugas pelayanan (baik yang berasal dari dinas kepolisian maupun dari dinas lainnya), dan juga interaksi polisi dengan publik (baik yang berasal dari pengguna jasa, pelapor, serta mitra kerja polisi yang berasal dari dinas lain dan juga warga masyarakat). Jika pola interaksi di lingkungan kerja yang sedemikian rupa tersebut tidak terpisah dari efek kekuasaan relatif antara atasan dan bawahan, atau antara satu dinas dengan dinas lain berdasarkan struktur kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki di tempat kerja, maka konsep kekuasaan dijabarkan sebagai sesuatu yang memiliki relasi signifikan dengan interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Persoalan ini tidak terlepas dari struktur yang dibangun oleh berbagai dimensi sosial-budaya yang mensosialisasikan polisi sebagai sekelompok orang yang memiliki karakteristik serta kekuasaan yang relatif berbeda dengan para pelaku pelayanan lainnya.

Singkatnya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para anggota polisi di tingkat kewilayahan, baik yang berada di tingkat Polres maupun yang ditugaskan di Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol saling bekerjasama dalam menyelenggarakan tugas pelayanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah hukum masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus-menerus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kebijakan pimpinan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan bersahabat dalam berhubungan baik dengan warga masyarakat. Sehubungan dengan arti penting dari proses menjalin “hubungan baik” antara polisi dengan mitra kerja kepolisian, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat, adanya petugas dari Dinas Perhubungan (DLLAJ) atau organisasi Paguyuban Anak Terminal (Panter) merupakan salah satu unsur yang mengkonstruksi realitas hubungan interaksi timbal balik, yang menjadikan kebudayaan sekaligus juga uang sebagai perangkat dasarnya. Pada kenyataannya di lapangan, menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dalam kerja pelayanan publik merupakan kebijakan yang sangat sulit diimplementasikan oleh kedua belah pihak di lapangan, terutama dalam mengimplementasikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak. Adapun yang secara terus-menerus dihadapi oleh seorang polisi di lapangan adalah bahwa, di samping harus menjaga “hubungan baik” dengan rekan-rekan kerjanya yang sesama polisi, ia juga dituntut untuk mampu menjalin “hubungan yang lebih baik” lagi dengan mitra kerja kepolisian, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat untuk mendapatkan berbagai keuntungan di tempat ia menjalankan tugas.

3. Praktik Pertukaran Uang dengan Barang dan Jasa Pelayanan (Kasus-Kasus Pelayanan Polisi di Satintelkam, Satlantas, SPK, RPK, dan Idik)

Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai realitas hubungan sosial yang membahas proses pemberian pelayanan di kepolisian yang menjadi sarana untuk menjalin hubungan para polisi dan warga masyarakat. Proses hubungan interaksi yang dibahas di sini dibedakan dari isi kepentingan, tujuan, atau maksud tertentu yang sedang dikejar melalui interaksinya. Isi kehidupan sosial di dalamnya meliputi kepentingan masing-masing anggota, dorongan nilai dan norma, insting individu, tujuan membela dan menyerang sesama, motif bermain, mencari keuntungan, menerima bantuan, atau menjalankan instruksi, serta unsur-unsur lain yang menyebabkan seseorang dapat bekerjasama dengan orang lain atau bertindak terhadap orang lain. Atas dasar ini, maka munculnya suatu tindakan dari seseorang terhadap orang lain pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor penyebab yang bersifat ideal dan mendasar seperti keyakinan untuk saling tolong-menolong yang akan mendapatkan balasan setimpal, atau faktor umum lainnya yang bersifat pragmatis seperti mencari keuntungan material dan non-material yang dihasilkan dari berlangsungnya aktivitas melayani orang lain.

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayanan publik yang dibahas di sini adalah interaksi antara polisi dengan para pengguna jasa pelayanan kepolisian dan para pelapor yang datang ke kantor polisi, yang menyangkut isu kebijakan. Pemberian pelayanan dalam bentuk barang yang disediakan antara lain berupa produk-produk yang dibutuhkan warga seperti surat-surat keterangan kepolisian, plat nomor kendaraan, serta berbagai produk lainnya yang dikeluarkan kepolisian. Cara-cara melayaninya pun bisa berupa sikap-sikap yang dianggap menyenangkan, terutama pada saat pertama kali menawarkan jasa pelayanan kepolisian. Hal tersebut menyangkut kebijakan karena tahapan-tahapan dalam menawarkan barang dan jasa pelayanan tersebut disesuaikan dengan kebijakan organisasi Polri berdasarkan tuntutan masyarakat yang menghendaki kualitas bantuan jasa pelayanan polisi yang lebih baik.

4. Praktik Pertukaran Uang dengan Kemudahan dan Keringanan (Kasus Penegakan Hukum oleh Polantas di Jalan Raya)

Bagian ini menggambarkan korelasi timbal-balik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, yaitu hubungan polisi dengan para pengguna jalan dan para pelanggar hukum, yang menyangkut isu kebijakan dan kekuasaan, terutama dalam penegakan hukum. Dari sudut pandang masyarakat, polisi dianggap sebagai orang yang bekerja dengan menggunakan kewenangan untuk kepentingan organisasi yang diwakilinya atau kepentingan pribadinya. Dari sudut pandang polisi, seorang pengguna jalan atau seorang pelanggar hukum dipandang sebagai objek untuk mencapai kepentingan si polisi yang lebih spesifik dari tindakan yang ia diberikan. Oleh karena kerja polisi di lapangan merupakan sarana untuk menjalin hubungan sosial, maka masalah hubungan interaksi polisi dengan para pengguna jalan dan juga pelanggar hukum bukan saja dititikberatkan pada terpeliharanya hubungan interaksi itu sendiri, melainkan juga dititikberatkan pada upaya saling ketergantungan, saling memahami, saling menanggapi, serta saling membantu dan tolong-menolong. Cara-cara polisi dalam bertingkah laku dan melakukan tindakan yang ditampilkan di sini adalah sebagai katalis yang memungkinkan polisi bertanggungjawab atas tindakan mereka di lapangan.

Jalinan hubungan sosial antara polisi dan warga masyarakat yang dijelaskan di sini adalah praktik-praktik pelayanan polisi di lapangan, yang salah satu contohnya adalah yang berlangsung di jalan raya. Fokus pada bagian ini adalah proses pemberian tindakan polisi yang melibatkan beberapa tahap interaksi dengan para pengguna jalan dan pelanggar hukum, mulai dari pendekatan dan pemberian penjelasan, reaksi pengemudi dan sikap polisi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan polisi dalam memberikan tindakan mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada saat terjadi pelanggaran dan pengemudi diberhentikan oleh polisi, biasanya si pelanggar menjadi panik. Yang terpikir olehnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah secepat mungkin. Berdasarkan pengalaman warga yang pernah ditilang oleh polisi, “uang” menjadi cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran lalu-lintas di tempat kejadian, dibandingkan jika harus mengurus perkara tersebut sampai ke pengadilan. Polisi tentunya juga menyadari hal tersebut. Dalam kasus lain, ada saja polisi yang berusaha dengan sengaja mengupayakan “jalan damai” di jalan. Pengemudi yang melanggar biasanya diminta untuk membayar langsung di tempat kejadian tanpa diberi surat tilang. Biasanya, polisi yang bersangkutan mengulur waktu mengisi surat tilang sambil menanyakan hal-hal yang telah tercantum pada STNK/SIM untuk memberi kesempatan para pengemudi mempertimbangkan bayar denda di tempat tanpa surat tilang.

B. Analisa Hasil Temuan: Konstruksi Hubungan Interaksi Timbal Balik antara Polisi dan Masyarakat Berkenaan dengan Kebijakan dan Kekuasaan

Penelitian ini menganalisa hubungan-hubungan sosial di antara para pelaku dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum, baik yang berlangsung di kantor polisi maupun di lapangan. Di sini, saya mencoba menguraikan bagaimana para pelaku hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu realitas kebudayaan polisi, yaitu melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk memahami realitas yang dimaksud, pada bagian ini saya menyajikan suatu analisis yang memperlihatkan proses kebudayaan masyarakat yang diteliti berdasarkan perspektif resiprositas. Analisis ini merupakan bagian dari upaya peneliti dalam menjelaskan kebudayaan polisi sebagai sesuatu yang dikonstruksi berdasarkan pola-pola interaksi sosial yang dapat dilihat dari aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan, serta pola pertukaran di antara mereka. Pola-pola tersebut menyangkut tindakan para petugas di lapangan yang menerima pemberian warga, serta hubungan pertukaran satu sama lain yang mengakibatkan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum menjadi tidak pasti. Meski demikian, baik polisi maupun warga, yang saya temui di lapangan memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang menciptakan rasa komunitas dan perdamaian di antara mereka. Alasannya bahwa wahana pertukaran dan kerjasama ini sesungguhnya telah memberi nuansa tersendiri dalam proses hubungan sosial yang saling jalin-menjalin tersebut.

1. Tindakan Polisi: Faktor Kekuasaan dan Penafsiran terhadap Hukum oleh Polisi di Lapangan

Para pimpinan organisasi di kepolisian telah mengeluarkan beberapa petunjuk lapangan yang dapat membantu para petugas yang menjadi bawahannya dalam mengambil keputusan dan tindakan mereka di lapangan. Ketentuan tersebut selanjutnya mengatur tindakan yang semestinya diambil dalam menghadapi suatu jenis pelanggaran hukum. Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan tersebut jarang dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para polisi. Perbedaan perlakuan dapat terjadi karena faktor situasi yang berperan dalam menentukan keputusan yang diambil oleh polisi. Faktor-faktor situasi seperti jenis kelamin, status sosial, atau bahkan tingkah laku pelanggar juga turut mempengaruhi keputusan yang diambil oleh polisi. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bahwa mengapa para polisi di lapangan tidak melaksanakan kebijakan berupa petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh atasan mereka? Beberapa informan yang dijumpai di lapangan mengemukakan alasan bahwa kebijakan tersebut seringkali tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena kebijakan tersebut juga jarang ditinjau kembali, maka sebagai akibatnya para petugas di lapangan seringkali mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada pemahaman, pengalaman, serta pertimbangan sendiri. Kebijakan yang mereka buat didasarkan pada asumsi bahwa kadar atau keseriusan suatu pelanggaran ditentukan oleh beberapa konsekwensinya, sehingga secara implisit mereka mengembangkan kebijakannya sendiri, atau bahkan menyimpang dari kebijakan yang ada.

Kecenderungan seseorang untuk berbuat menyimpang sesungguhnya bukan hanya monopoli polisi. Jika ada polisi yang menyimpang dari tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut akan menjadi sorotan publik dikarenakan institusi kepolisian merupakan institusi penegakkan hukum. Asal-usul tingkah laku polisi yang berbuat menyimpang dapat dilacak pada pertukaran antara kekuasaan yang diberikan kepada polisi dengan faktor peluang yang menjadi sangat dominan sejak polisi berada di jajaran terdepan pelayanan masyarakat atau penegakan hukum. Faktor peluang tersebut muncul terutama disebabkan oleh kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada polisi untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut pertimbangan sendiri atau kekuasaan diskresi yang menempatkan pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Dengan kekuasaan tersebut, hukum di tangan polisi menjadi hidup sesuai kehendak polisi. Dalam konteks ini, yang kemudian terjadi adalah penafsiran polisi atas hukum kedalam tindakan-tindakan nyata para polisi di lapangan yang merupakan realitas hukum yang sebenarnya.

Bagi polisi yang kurang memiliki integritas moral yang cukup, kekuasaan yang dimilikinya tentunya sangat menggoda untuk dipergunakan ke arah lain yang bukan untuk tegaknya hukum dan keadilan masyarakat. Dikarenakan melekat dengan jabatan yang dilindungi oleh hukum, tindakan polisi yang meyimpang menjadi sangat sulit untuk diungkap. Adanya diskresi yang memberi kewenangan polisi dalam mengambil keputusan di lapangan membuka peluang bagi tindakan yang menyimpang berupa negosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggar atau pelaku kejahatan untuk memberi imbalan kepada petugas. Dengan kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki oleh polisi, persoalan hukum menjadi tidak harus diselesaikan oleh jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi di lapangan. Sebagai contoh, seorang Polantas tidak memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu-lintas dikarenakan bahwa jika si pelanggar tersebut ditilang justru akan menimbulkan kemacetan. Meski demikian, penggunaan diskresi, memiliki sisi negatif, antara lain berupa ketidakadilan yang terwujud dalam bentuk tindakan polisi yang diskriminatif. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak pasti dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peyimpangan.

Bagi polisi umumnya, penggunaan diskresi akan menghadapi dua hal yang sangat dilematis, yaitu mengenai apakah mereka akan menegakkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, ataukah melakukan tindakan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemecahan atas dilema tersebut diupayakan dengan memikirkan bagaimana model pengawasan yang tepat untuk mengontrol penggunaan diskresi dari tindakan menyimpang. Sejauh ini konsep diskresi belum begitu dipahami oleh anggota polisi, sekalipun sesungguhnya banyak dipraktikkan dalam berbagai kasus. Namun, dikarenakan tidak adanya data yang akurat mengenai bagaimana diskresi itu dilaksanakan, maka persoalan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan. Dilematisnya penggunaan diskresi ini berangkat dari asumsi bahwa, sebagai penegak hukum, polisi adalah pribadi yang mandiri yang diatur oleh undang-undang. Sebagai birokrat yang terikat oleh aturan kepegawaian korpsnya, seorang polisi akan selalu berada pada komando pimpinannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik misalnya, setiap keputusan dan tindakan polisi selalu dipengaruhi oleh hubungan yang dibangunnya bersama atasan di kantor. Belum lagi masalah-masalah lain yang ada pada dirinya, mulai dari pengetahuan terhadap aturan, latar belakang pendidikan, masa kerja, kehidupan ekonomi dan reaksi publik atas tindakan polisi, yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi kualitas keputusan penyidik dalam menggunakan diskresi di lapangan. Di lapangan, pelaksanaan diskresi biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ras, umur, jenis kelamin para pelanggar hukum yang mempengaruhi diskresi kepolisian dalam hal penahanan.

Tidak semua aturan organisasi kepolisian dapat dilaksanakan oleh polisi. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, aturan hukum yang berintikan keadilan dan perlindungan terhadap hak warga terpaksa dikalahkan karena pertimbangan lain (untuk menciptakan ketertiban masyarakat). Dalam konteks ini, diskresi dipahami oleh para polisi sebagai kebutuhan organisasi kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jika demikian, maka diskresi dapat dipahami sebagai keleluasaan petugas dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, yang mempengaruhi cara kerja polisi serta corak diskresi kepolisian, terutama dalam hal penangkapan. Dalam melakukan penangkapan, motif polisi yang menyalahgunakan kewenangan mereka didasari oleh faktor-faktor yang membeda-bedakan warga di atas kepentingan yang lain. Faktor-faktor seperti sikap, kelas sosial, jenis kelamin, usia dan suku bangsa kerap mempengaruhi keputusan dan tindakan polisi untuk menangkap seseorang. Dalam hal ini, polisi menunjukkannya melalui cerita-cerita yang meyeramkan bahwa jika ada warga yang mengatakan hal-hal buruk tentang polisi, maka ia akan diperlakukan lain dari warga yang sopan dan hormat kepada polisi. Terlebih lagi, adanya laporan warga mengenai kesan negatif terhadap polisi pada gilirannya akan menentukan tindakan polisi selanjutnya.

Di bidang lalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi polisi antara lain lamanya tugas, tinggi rendahnya pangkat atau jabatan, serta tingkat frustasi para polisi di lapangan terhadap penundaan dan rendahnya tingkat pembuktian dalam sistem tersebut. Selain sifat dan jenis kejahatan pelaku, struktur kekuasaan juga berpengaruh terhadap penerapan diskresi seorang polisi di lapangan. Dari sisi ini, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, para pembuat kebijakan dan petugas di lapangan mendasarkan tindakan mereka pada asas keperluan. Artinya, polisi baru menggunakan diskresi jika memang hal itu diperlukan, dan dalam kapasitas seperlunya saja. Dengan demikian, diskresi yang berlebihan merupakan satu sumber penyimpangan yang potensial terhadap konflik antara polisi dan warga masyarakat.

Contoh kasus yang mendukung pernyataan di atas antara lain kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan polisi di lapangan (petugas patroli dan penyidik) yang memiliki otonomi lebih besar dibandingkan dengan polisi-polisi di satuan lain (staf polisi di kantor). Dalam pengambilan keputusan misalnya, dibandingkan dengan para petugas polisi yang berseragam, seorang penyidik lapangan yang tidak berseragam akan lebih tidak terawasi, baik oleh para penyelia atasannya maupun oleh kontrol publik pada saat mereka bertugas di lapangan. Sehubungan dengan ini, para pengamat polisi juga kerap mengkhawatirkan soal diskresi yang dihubungkan dengan tindakan berupa pengawasan sembrono dan kecilnya rasa tangungjawab yang dapat menggoda para petugas lapangan untuk bekerjasama dengan para pelanggar hukum (jual-beli kasus).

2. Catatan Reflektif Peneliti

Berdasarkan perspektif yang digunakan, saya melihat bahwa ide fundamental di balik proses pertukaran yang berlangsung di lapangan adalah bahwa setiap pertukaran, baik berupa jasa dengan uang atau hadiah dengan kemudahan, kesemuanya terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Sehingga, apa-apa yang dipertukarkan (benda-benda simbolik) di sini dianggap kurang begitu penting, jika dibandingkan dengan ukuran jumlah serta koneksi jaringan dimana pertukaran itu terjadi. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran semacam ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan hubungan timbal balik. Asumsi ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa agar bisa “dilayani” dan “berkuasa” atas orang lain, maka seseorang akan membentuk jaringan dengan cara bekerja pada sebuah organisasi atau membina hubungan dengan orang-orang di sekitarnya agar bisa memperkerjakan mereka. Dalam konteks ini, kantor polisi merupakan salah satu di antara wilayah interaksi, dimana para polisi membentuk sebuah jaringan pertukaran, baik antara mereka dengan pengguna jasa pelayanan maupun di antara sesama mereka sendiri dan juga masyarakat. Karena itu, dinamika pelayanan publik di kepolisian dapat digambarkan sebagai bentuk jaringan hubungan timbal balik, antara unsur manajemen organisasi dengan para pelaksana kebijakan di lapangan, sekaligus juga dengan warga masyarakat. Oleh karena budaya pelayanan polisi dapat dilihat dari proses-proses dinamik, serta tindakan-tindakan individu yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, maka pelayanan publik di kepolisian merupakan suatu proses kebudayaan yang terdiri dari sejumlah kegiatan para polisi yang merespons tuntutan publik.

Dalam ketergantungan timbal balik yang berlangsung di lapangan, warga yang bersangkutan sangat bergantung pada suatu bentuk hubungan yang bersifat kesementaraan dengan individu atau sekelompok polisi berdasarkan pelayanan extra yang diterima, kemudahan yang didapat, bahkan keringanan hukuman yang diperoleh dari polisi, meski mereka harus membayar extra dari ketentuan resmi yang telah ditentukan oleh kebijakan. Hal ini mengingat kekuasaan serta kewenangan superordinasi polisi yang sangat besar, jika dibandingkan dengan para bawahan atau bahkan warga masyarakat biasa pada umumnya. Berkaitan dengan arti penting “hubungan baik” yang dijalin oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka, baik subordinat polisi maupun warga masyarakat yang berurusan dengan polisi merupakan konstruksi realitas hubungan timbal balik yang menjadikan materi (uang atau hadiah) sebagai perangkat dasarnya.

Untuk hubungan yang dilakukan, baik di kantor polisi maupun di lapangan, para polisi lazim melakukan dua tindakan dalam konstruksi realitas hubungan timbal balik yang dijalin bersama mitra kerja polisi, pengguna jasa pelayanan kepolisian, dan para pelapor yang datang ke kantor polisi, dimana hasil akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan makna atau citra tentang realitas tersebut di mata masyarakat: Pertama, dalam hal pilihan kata atau bahasa serta tindakan, sekalipun pengguna jasa kepolisian, atau para pelapor yang datang ke kantor polisi hanya bersifat membantu, minta dilayani, atau melaporkan dan mengadukan keluhan mereka kepada polisi, tetapi jika pemilihan kata atau bahasa, serta tindakan simbolik lain yang diberikan bersifat konvensional dan memiliki arti tertentu di mata masyarakat, maka hal tersebut akan berkesan bagi masyarakat luas. Jadi, “hubungan baik” yang dijalin berdasarkan pengungkapan tersebut tidak sekedar untuk melayani kepentingan pengguna jasa pelayanan, atau menampung aspirasi dari pelaporan, pengaduan, dan keluhan warga yang datang ke kantor polisi, melainkan lebih dari itu bahwa, pengungkapan tersebut juga menyajikan interpretasi akan arti penting dari suatu kegiatan yang dikomunikasikan oleh para pelakunya. Kedua, pada saat polisi memberi perhatian pada sebuah kegiatan seperti razia atau operasi, atau peristiwa yang terjadi atau opini yang berkembang di kalangan masyarakat, maka apa-apa yang diberikan oleh para polisi akan memperoleh perhatian dari masyarakat luas. Dalam konteks ini, baik pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, dan pelanggar hukum yang berasal dari warga masyarakat akan sama-sama merasa sebagai pengawas kinerja polisi, karena berurusan langsung dengan pekerjaaan mereka.

Secara teoritis, besarnya perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan mereka sangat bergantung pada seberapa besar para polisi memberikan perhatian terhadap isu-isu tersebut. Fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa, baik mitra kerja polisi, pengguna jasa pelayanan kepolisian, maupun para pelapor yang sengaja datang ke kantor polisi kerap membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan para polisi di lapangan, serta apa-apa yang diberikan oleh mereka, baik berupa sikap-sikap, bahasa-bahasa pengungkapan, pengambilan keputusan, serta produk-produk pelayanan yang dipertukarkan. Hal tersebut muncul pada saat interaksi di antara mereka berlangsung di lapangan. Pokok pembicaraan tersebut menjadi menarik untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat luas, yang justru dapat memperburuk citra polisi di mata publik. Berdasarkan asumsi teoritis tersebut, maka jalinan hubungan yang mengarah pada interaksi timbal balik di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan dipandang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik, dimana apa-apa yang dilakukan sekaligus yang diberikan dan diterima oleh para polisi akan selalu melekat di benak khalayak masyarakat. Dinamisnya hubungan-hubungan sosial secara timbal balik yang digambarkan oleh realitas pelayanan publik di kepolisian dapat dikategorikan sebagai kebudayaan polisi yang secara terus-menerus dikonstruksi. Dari situ, dapat dikatakan bahwa konstruksi hubungan timbal balik dalam kebudayaan polisi mengandung pengertian cara-cara pelaku dalam mengatasi tegangan yang ditandai oleh adanya ketetapan-ketetapan baru berupa aturan atau kebijakan yang dihasilkan dari berbagai proses produksi budaya pelayanan mereka.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, saya memberi kesimpulan bahwa hakikat kebijakan yang dibuat oleh para polisi adalah bersifat dapat diubah dan diinterpretasi berdasarkan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang mereka miliki. Dalam konteks ini, para polisi yang diamati tidak semata-mata menerima peran-peran mereka sebagai “pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” secara sukarela, dikarenakan mereka selalu berpikir aktif dan bertindak dinamis melebihi peran-peran resiprokal mereka yang sebenarnya, terutama pada saat berada di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya praktik-praktik pelayanan yang dihasilkan dari hubungan interaksi timbal balik, baik di antara sesama polisi maupun antara polisi dengan petugas dari dinas lain, mitra kerja kepolisian, pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan dan pelanggar hukum.

Beberapa catatan yang ingin saya kemukakan dari realitas tersebut di atas, antara lain: Pertama, karena birokrasi sering diartikan sebagai unit administrasi, atau kekuasaan (kratos) di atas meja (bureau), maka birokrasi merupakan pertunjukan kekuasaan yang dilegalkan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan. Penekanan terhadap pentaatan pada prosedur serta petunjuk pimpinan memberi dampak pada diabaikannya kepentingan umum sekaligus juga kepentingan pribadi. Kedua, oleh karena cakupan birokrasi tersebut sangat luas, maka dikotomi sektor publik dengan sektor swasta diperlukan untuk membedakan secara kontras antara konsepsi dan model yang berlangsung di masyarakat. Salah satu ciri mendasar yang membedakan antara mekanisme sektor publik dan swasta adalah terletak pada pola hubungan interaksi antara unsur atau komponen yang ada pada masing-masing sektor. Ketiga, oleh karena barang dan jasa pelayanan yang disediakan oleh sektor publik berbeda dengan barang dan jasa yang dikelola oleh sektor swasta, maka barang dan jasa pelayanan yang disediakan oleh organisasi kepolisian, sebenarnya diproduksi untuk menghasilkan pertukaran (exchange) secara sukarela dan bebas. Oleh karena adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, maka barang dan jasa pelayanan yang tidak jelas jenis pertukarannya tidak lagi benar-benar bersifat sukarela dan bebas. Keempat, oleh karena pembagian kerja dalam birokrasi sengaja menciptakan orang-orang tertentu yang dapat mengambil alih dinamika organisasi, maka orang-orang tersebut secara terus-menerus dilatih untuk menjadi sangat terampil, meski nilai keahliannya menjadi kabur, bahkan cenderung berbentuk pertunjukkan kekuasaan. Kecenderungan disfungsionalisasi, kekakuan, dan penawaran lebih dari tarif resmi yang telah ditentukan oleh kebijakan, pada gilirannya membawa birokrasi pada keinginan orang-orang di dalamnya untuk memperbesar organisasi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan kekuasaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki anggotanya dapat lebih diterima oleh masyarakat. Bersamaan dengan itu, birokrasi semakin tidak beroperasi pada titik optimal, sehingga kecenderungan ini justru merugikan organisasi akibat keborosan yang ditimbulkan oleh pembesaran organisasi.

Dari situ, saya ingin mengatakan bahwa para petugas polisi yang menerima atau mengharap pemberian atas pekerjaan yang telah dilakukannya dianggap menyimpang, justru lebih disebabkan karena pekerjaan polisi adalah sebagai pelayan masyarakat yang nirlaba, bukan sebagai penyedia jasa yang mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan. Tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan menyimpang tersebut, pada dasarnya dikarenakan para polisi bergantung pada sesuatu yang hendak diterima atau diperoleh dari warga masyarakatnya, dengan cara memanfaatkan wacana-wacana hukum serta pertukaran yang secara sosial dapat diterima sebagai suatu kewajaran. Contoh-contoh yang dapat mendukung pernyataan tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, adalah yang berlangsung di fungsi lalu-lintas yang dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi biaya operasional organisasi, atau fungsi-fungsi lain yang juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian polisi di dalamnya untuk mencari keuntungan pribadi atau sekelompok polisi dengan cara menegosiasikan tugas serta kewenangan mereka bersama warga masyarakat di lapangan. Karena tidak adanya standarisasi untuk penyelesaian pekerjaan polisi di lapangan, maka kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan alasan kurangnya dana operasional kepolisian atau minimnya gaji polisi.

B. Implikasi dan Implementasi

Pandangan bahwa hubungan polisi dan masyarakat adalah sesuatu yang dikonstruksi berimplikasi pada bagaimana fenomena sosial itu diteliti. Proses hubungan timbal balik yang dikaji di sini bukan hanya yang ditandai oleh hubungan kausalitas, melainkan juga berlandaskan pada hubungan tingkah laku dan tindakan para pelaku budayanya yang khas. Teori-teori serta metode yang saya kembangkan di sini muncul, terutama pada saat saya mencoba memasuki pekerjaan orang-orang yang diteliti. Karena itu, pemahaman terhadap masalah yang muncul, serta keterkaitan antara teori dan metodologi di sini menjadi penting untuk dicatat berdasarkan perspektif yang digunakan dan data empirik yang dikumpulkan di lapangan. Teori-teori baru muncul dan kemudian berubah-ubah, terutama pada saat saya memastikan siapa-siapa yang mengatakan sebenarnya, sekaligus juga siapa-siapa yang tidak ingin berterus-terang atau berbohong karena tidak ingin terlibat.

1. Implikasi Teoritis dan Metodologis terhadap Disiplin Antropologi

Resiprositas sebagai perspektif sekaligus metode—yang memandang persoalan pelayanan publik dan penegakan hukum sebagai kegiatan yang bersinggungan dengan diskursus kebijakan dan kekuasaan—memiliki implikasi teoritis dan metodologis, terutama ketika mengkaji aspek-aspek tingkah laku dan tindakan orang-orangnya. Perspektif resiprositas digunakan untuk memahami sekaligus menjelaskan kebudayaan polisi yang mencakup penggunaan bahasa-bahasa, pola-pola hubungan, serta praktik-praktik yang berhubungan dengan tingkah laku dan tindakan para polisi yang dapat diamati melalui suatu penelitian ilmiah di lapangan. Dengan menggunakan bagian-bagian dari realitas kehidupan para polisi di lapangan tersebut, maka beberapa pokok pikiran dalam disertasi ini dimaksudkan untuk membangun ide atau gagasan, mengingat konsep resiprositas yang digunakan oleh disiplin lain tidak selalu memiliki pengertian yang sama dengan konsep resiprositas yang dimaksudkan di sini.

Agar konsisten dengan pendekatan yang dipilih, maka konsep resiprositas di sini dipahami dan digunakan untuk menunjukkan adanya penggunaan benda-benda, bahasa-bahasa, serta cara-cara bertindak para polisi secara timbal-balik, baik dalam kapasitas mereka sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pemegang kekuasaan. Adapun gagasan mengenai pencitraan diri polisi sebagai “pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” di sini dikaji dengan cara mempelajari kebudayaan polisi itu sendiri yang mencakup makna-makna tindakan, serta cara-cara penggunaan sumber daya kepolisian yang dapat diubah oleh para polisi dalam praktik-praktik pelayanan dan penegakan hukum yang dapat diamati.

2. Implementasi Praktis dalam Pembuatan Kebijakan

Kajian pada tingkat pelaksanaan aturan serta penegakan hukum di sini sesungguhnya memberi pemahaman mengenai: (1) bagaimana aparat kepolisian sebagai pelaksana dan penegak hukum secara konsisten menerapkan norma-norma hukum yang mengatur tugas sekaligus tingkah laku mereka; serta (2) bagaimana masyarakat sendiri secara konsisten mentaati hukum yang mengatur kehidupan mereka. Pada tingkatan ini dapat dipahami bahwa aspek-aspek seperti ekonomi, politik, sosial, religi, bahkan ideologi mempengaruhi hubungan timbal balik dari kedua sisi tersebut. Melalui pemahaman ini, selanjutnya dapat dikritisi apakah suatu hukum, aturan, atau kebijakan cenderung mendominasi atau mengabaikan hak-hak individu dari kedua belah pihak, terutama pada proses pelaksanaan serta penegakannya dalam suasana yang harmonis.

Oleh karena kajian ini juga mengarah pada arti penting pembagian wewenang dan pengambilan keputusan agar suasana menjadi lebih harmonis, maka penekanan dari sasaran di atas harus menjadikan pelayanan publik sebagai fokus. Dari situ, maka sudah seharusnya bagian-bagian dan satuan-satuan kerja yang tidak efektif dan efisien dalam struktur organisasi Polri dipangkas dan diberikan kepada dinas lain, dengan konsekwensi bahwa pemberian kuasa tersebut harus diawasi dan terfokus dalam penanganannya. Pembagian wewenang dan keputusan yang harus diambil semacam ini dimaksudkan agar kerja birokrasi tidak terlalu luas, bahkan menjadikannya semakin efektif dan efisien, serta jauh dari keborosan yang diakibatkan oleh pembesaran organisasi. Sebagai contoh, jika masalah citra polisi menjadi sorotan publik karena rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, maka sudah saatnya lembaga kepolisian memikirkan kembali soal pembagian tugas dengan memberikan wewenang penindakan pelanggaran (tilang) atau pelayanan SIM/STNK kepada dinas perhubungan (Dishub) yang selalu merasa berkepentingan dengan urusan tersebut. Dengan seragam serta fasilitas yang mereka gunakan layaknya polisi, nampaknya dinas ini sudah cukup siap mendapat lebih banyak lagi sorotan bahkan keluhan dari publik.

© HK 2009


REFERENSI

Buku:

Adams, G.B., V.H. Ingersol (1985). “The Dificulty of Framing a Perspective on Organizational Culture”, dalam Organizational Culture (eds.). Beverly Hills, Calif: Sage Publication.
Anderson, J.E. (1979). Public Policy Making. NY: Holt, Rinehart & Winston.
Anderson, T.W. (1997). The Future of the Self, Inventing the Postmodern Person, Eksploring the Post-Identity Society. NY: Jeremy P. Tarcher.
Appadurai, A. (1986). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Argyris, C. (1964). Integrating the Individual and the Organization. NY: John Willey.
Bailey, G.W. (1995). The Encyclopedia of Police Science (ed.). NY: Gerland.
Barker, T., D.L. Carter (1999). Penyimpangan Polisi. (Koenarto, terj.). Bandung: Yuseha.
Barnard, A., J. Spencer (1996). Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. NY: Routledge.
Baudrillard, J. (1993). Symbolic Exchange & Death (P. Foss, terj) London: Sage.
Berman, E.M., J.S. Bowman, J.P. West, M. Van Mart (2001). Human Resource Management in Public Service. London: Sage Publication.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. NY: Wiley.
Bloch, M., J. Parry (1989). Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.
Blumer, H. (1969) Symbolic Interaction:Perspective & Method. NJ: Prentice-Hall.
______, (1967). Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict (ed). NY: The Natural History Press.
Brittner, E. (1974). “Florence Nightingale in Pursuit of Willie Sutton: A Theory of the Police”, dalam The Potential for Reform of Criminal Justice (Jacob H., ed.). Beverley Hills: Sage Publication.
Brogden, M. (1982). The Police: Autonomy and Consent. NY: Academic Press.
Bruner, E.M. (2005). Culture on Tour. Chicago: The University of Chicago Press.
Carter, D.L. (1986). Hispanic Police Officer’s Perception and External Discrimination. Winter: Police Studies.
Charon, J.M. (1998). Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Clemmer, R.O. (1969). “Truth, Duty, and the Revitalization of Anthropologists: A New Perspective on Cultural and Resistance”, dalam Reinventing Anthropology (Dell Hymes, ed.). NY: V Books.
Coady, T., James, S., Miller, S., M. O'Keefe (2001). Violence and Police Culture (eds). Melbourne: Melbourne University Publishing.
Cook, K.S. (1987). “Emerson’s Contributions to Social Exchange Theory”, dalam Social Exchange Theory (ed.). Beverly Hills, Calif.: Sage Publication.
Cooley, C.H. (1983). Human Nature and Social Order. NY: Scribners.
Crane, J.G., M.V. Angrosino (1974). Field Projects in Anthropology: A Student Handbook. NJ: General Learning.
Crank, John, P. (1998), Understanding Police Culture. Cincinnati: Anderson.
Creswell, J.W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
Crump, T. (1981). The Phenomenon of Money. London: Routledge & Kegan Paul.
Davis, J. (1992). Exchange. Buckingham: Open University Press.
Davis K., J.W. Newtrorm (1972). Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour. Singapore: McGraw-Hill.
Davis, K.C. (1975). Police Discretion. St. Paul, Minn: West Publishing.
Denhardt, J.V., R.B. Denhardt (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. London: M.E. Sharpe Inc.
Denzin, N.K., Y.S. Lincoln (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. NY: McGraw-Hill.
Dilthey, W. (1910). “The Construction of the Historical World in the Human Studies”, dalam Wilhelm Dilthey-Selected Writings (Rickman H.P., ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Drummond, D.S. (1976). Police Culture. Newbury Park, CA: Sage Publication.
Durkheim, E. (1974, 1982). The Rules of Sociological Method. NY: Free Press.
Dye, T.R. (1975). Understanding Public Policy. NJ: Prentice-Hall.
Ekeh, P. (1974). Social Exchange Theory: The Two Traditions. Cambridge: Harvard University Press.
Emerson, R.M. (1972). “Exchange Theory, Part II: Exchange Relations and Networks”, dalam Sociological Theories in Progress (J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson, eds). Boston: Houghton-Mifflin.
Epstein, C. (1981). An Introduction to Human Service. London: Prentice-Hall.
Evans-Pritchard, E.E. (1967). “Introduction”, dalam The Gift. NY: W.W. Norton.
Faal, M. (1991). Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Bandung: Pradnya.
Frederickson, G. (1988). Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES.
Goffman, E. (1972). Relations in Public: Microstudies of Public Order. NY: Harper.
Goldschmidt, W. (1986). “Anthropology is as a Policy Science”, dalam Athropology and Public Policy (ed.). Washington D.C: American Anthropological Association.
Gregory, C.A. (1982). Gifts and Commodities. London: Academic Press.
Hampden, C.T. (1994). Corporate Culture. London: Atkus Ltd.
Henley, N., J. Freeman, (1975). “The Sexual Politics of Interpersonal Behavior”, dalam Women: A Feminist Perspective (Jo Freeman, ed.). California: Mayfield.
Hoebel, E.A. (1954, 1968). The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics. NY: Antheum.
Ihromi, T. O. (1984). Antropologi dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ingraham, P.W., B.S. Romzek (1994). New Paradigms for Governments: Issues for the Changing Public Service. NY: Josseys Bass.
Jary, D., J. Jary (1991). Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: Harper Collins.
Kahn, J.S. (1995). Culture, Multiculture, Postculture. London: Sage Publication.
Koenarto (1997). Tri Brata Catur Prasetya, Sejarah Perspektif dan Prospeknya. Jakarta: Cipta Manunggal.
Kusumasari, B. (2005). “Kontrak Pelayanan dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”, dalam Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer. Yogyakarta: Gava Media.
Lakoff, G., M. Johnson (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Leach, J.W., E.R. Leach (1983). The Kula: New Perspectives on Massim Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.
Lester, J.P., J. Stewart (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach. Sidney: Wadsworth.
Levi-Strauss, C. (1949, 1969). The Elementary Structures of Kinship. Boston: Beacon Press.
Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. NY: Russell Sage Foundation.
Llewellyn, K.N., E.A. Hoebel (1941). The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Locke, L.F., W.W. Spirduso, S.J. Silverman (1987). Proposal That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grand Proposals. Newbury Park: Sage Publication.
Lubis, M. (1988). Citra Polisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lundman, R.J. (1980). Police Behaviour: A Sociological Perspective (ed.). NY: Oxford University Press.
Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific. NY: Dutton.
______, (1926). Crime and Custom in Savage Society. London: Kegan Paul, Trench and Trubner.
Marshall, C., Rossman, G.B. (1989). Designing Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage Publication.
Martin, S.E. (1977). Breaking and Entering: Policemen in the Police World. Washington: American University.
Mauss, M. (1925, 1967). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. NY: W.W. Norton.
Mead, G.H. (1938). The Philosophy of the Act. Chicago: University of Chicago Press.
Meltzer, B.P.J., L. Reynolds (1975). Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties, and Criticism. London: Routledge & Kegan Paul.
Merriam, S.B. (1988). Case Study Research in Education: A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass.
Miles, M.B., A.M. Habermann (1984). Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Miles, R.E., C.C. Snow (1978). Organizational Strategy, Structures and Process. NY: McGraw-Hill.
Mitchell, T.R. (1978). People in Organization. NY: McGraw-Hill Book.
Mody, A. (2003). A Violent Police Culture. New Delhi: The Hindu Republication.
Moenir, H.A.S. (1992). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Molm, L.D., K.S. Cook (1995). “Social Exchange and Exchange Network”, dalam Sociological Perspective on Social Psychology (K.S. Cook, G.A. Fine, dan J.S. House, eds). Boston: Allyn and Bacon.
Moore, S.F. (1978). Law As Process, An Anthropological Approach. London: Routledge & Kegan Paul.
Muhammad, F. (1999). Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas. Jakarta: Balai Pustaka.
Mulyana, D. (2003). Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nader, L., H.F. Todd Jr. (1978). The Disputeing Process-Law in Ten Societies. NY: Columbia University Press.
Pelto, P.J., G.H. Pelto (1970). Anthropological Research: The Structure of Inquiry. NY: Cambridge University Press.
Perry, D. (1975). Police in the Metropolis. Columbus, Ohio: Charles Merrill.
Pillsbury, B. (1986). “Making Difference: Anthropologists in International Development”, dalam Athropology and Public Policy (W. Goldschmidt, ed.). Washington D.C: American Anthropological Association.
Pospisil L. (1971). Anthropology of Law: A Comparative Theory. London: Harper & Row Publisher.
Purbokusumo, Y. (2005). “Desentralisasi dan Perbaikan Pelayanan Publik”, dalam Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer (E.A. Purwanto & W. Kumorotomo, eds). Yogyakarta: Gava Media.
Purwanto, E.A., Kumorotomo, W., (2005). Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer (eds). Yogyakarta: Gava Media.
Reiner, R. (2000). The Politics of The Police. London: Havesten Wheetsheaf.
Reiss, A. (1971). The Police and the Public. NY: Yale University Press.
Reuss-Ianni, E. (1984). Two Cultures of Policing. NJ: Transaction.
Roberts, S. (1979). Order and Disputes: An Introduction to Lagal Anthropology. Harmondworth: Penguin Books.
Rock, P. (1979). The Making of Symbolic Interaction. London: Macmillan.
Rolp, C.H. (1962). The Police and the Public (ed.). London: Heinemann.
Rosman, A. (1971). Feasting With Mine Enemy: Rank and Exchange Among Northwest Coast Societies. NY: Columbia University Press.
Sahlins, M. (1972). Stone Age Economics. Chicago: Aldine.
Saifuddin, A.F. (2004). “Penulisan Ilmiah Sosial Kontemporer: Isu, Retorika, dan Metafora”, dalam Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermatinya (Y.T. Winarto, T. Suhardiyanto, E.M. Choesin, eds.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
______, (2005). Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: Kencana.
Sanjek, R. (1990). Fieldnotes: The Making of Anthropology. Itacha: Cornell University Press.
Schutz, A. (1962). Collected Pappers: The Problem of Social Reality. Hague: Martinus Nijhoff.
Shore, C., S. Wright (1997). Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power. NY: Routledge.
Sihombing, D. (1997). Diskresi Kepolisian & Penegakkan Hukum. Jakarta: PTIK.
Simmel, G. (1978). The Philosophy of Money (T. Bottomore, terj.). London: Routledge & Kegan Paul.
Skolnick, J.H. (1966). Justice without Trial: Law Enforcement in a Democratic Society. NY: John Wiley & Sons.
Spradley, J.P. (1975). Anthropology: The Cultural Perspective. NY: Jhon Wiley.
Spykman, N. (1964). The Social Theory of George Simmel. NY: Russel & Russel.
Staf Deputi Sumber Daya Manusia (2003). Buku Panduan Anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Jakarta: Mabes Polri.
Starr, J., Collier, J.F. (1989). History and Power in The Study of Law: New Direction in Legal Anthropology. Ithaca, London: Cornel University Press.
Suparlan, P. (1999). “Polisi Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah”, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia (ed.). Jakarta: YPKIK.
Supriatna, T. (1996). Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jakarta: Nimas Multima.
Sutanto (2005). Polri: Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra. Jakarta: YPKIK.
Toha, M. (1991). Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi. Yogyakarta: Widya Mandala.
Trice, H.M., J.M. Beyer (1993). The Cultures of Work Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Trojanowicz, R., M.H. Moore (1988). “Corporate Strategies for Policing,” dalam Perspectives on Policing. Washington, D.C.: National Institute for Justice.
Turner, V.W. (1967). The Forest of Symbols. Ithaca: Cornel University Press.
______, E.M. Bruner, C. Geertz (1986). The Anthropology of Experience. Urbana: University of Illinois Press.
Weber, M (1971). “The Definition of Sociology, Social Action and Social Relationship”, dalam Sociological Perspectives (Thompson & Tunstall, eds.). Baltimore: Penguin.
Williams, R. (1975). Drama in a Dramatised Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Wilson, J.Q. (1968). “The Birocracy Problem”, dalam The Public Interest. NY: Winter.
______, (1976). Varieties of Police Behaviour. Cambridge: Harvard University Press.


Jurnal, Surat Kabar, Website, Makalah, Naskah, Tesis/Disertasi dan Hasil Penelitian:

Alhumami, A. (2008). “Uang dan Moralitas Pertukaran”, KOMPAS, 5 Juli 2008.
Armstrong, M.J. (1986). “Ethnic Identity Manipulation by Urban Malays”, Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia (Raymond Lee, ed.). Occasional Paper, NIU: Center for Southeast Asian Studies, No. 12.
Bohannan, P. (1955). “Some Principles of Exchange and Investment Among Tiv”, American Anthropologist 57 (1): 60-70.
Brogden, M., Wright, M. (1979). “Reflections on the Social Work Strikes”, New Society, 53.
Brown, J. (1992). “Changing the Police Culture”, Policing, Vol 8, No 4, Winter.
Charles, W. (2007). “Police Culture and Ethics: Force, Militarization and Guns”, http://www.police culture and ethics.com.
Cook, K.S., J.M. Whitmeyer (1992). “Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis”, Annual Review of Sociology, 18: 109-127.
Dwilaksana, C. (2005). “Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang”, Disertasi KIK-PPS UI.
Dwiyanto, A. (2003). “Rente dalam Birokrasi Pelayanan Publik”, Policy Brief No. 04/PB/2001.
Effendi, S. (1995). “Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik pada PJP II”, Percikan Pemikiran. Mimeo.
Emerson, R.M. (1981). “Social Exchange Theory”, Annual Review of Sociology, Vol. 2, 335-362.
Goldsmith, A. (1990). “Taking Police Culture Seriously: Police Discretion and the Limits of Law”, Policing & Society, Vol. 1, 91-114.
Griffiths, J. (1986). “What is Legal Pluralism”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law No. 24/1986, 1-56.
Gunadi, H., Anthony, Widodo (2008). “Gratifikasi”, GATRA, 30 Juli 2008, 22-23.
Handayani, S.N. (2003). “Strategi dan Manajemen Humas POLRI dalam membangun Citra POLRI”, Tesis Bidang Ilmu Sosial PPS UI.
Hinshaw, R.E. (1980). “Anthropology, Administration and Public Policy”, Annual Review of Anthropology, 9: 497-522.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm.
Irsjam, M. (1986). “Citra Masyarakat terhadap Polisi”, Laporan Penelitian P4T-UI dan Depdikbud RI.
Jacobs, E. (1987). “Qualitative Research Traditions: A Review”, Review of Educational Research, 57 (1), 1-5.
Kelana, M. (2007). “Membangun Budaya Polisi Indonesia”, http://www. polri.go.id.
Koentjaraningrat (1989). “Antropologi Hukum”, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya, No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, 26-34.
Komisi Ombudsman Nasional (2005-2007) “Tuntutan Masyarakat terhadap Kegiatan Pelayanan di Instansi Penegak Hukum”, Hasil Survei.
Lembaga Survei Indonesia (2005) “Persepsi Negatif tehadap Lembaga Kepolisian di Kalangan Masyarakat”, Hasil Survei.
McIevor, K.M. (2005). “The Culture of the Police Service”, Bullying 999.
Nader, L. (1965). “The Ethnography of Law” (ed), American Anthropological Association, Volume 67 No. 6, 2.
Nitibaskara, R. (1990). “Etnografi Kejahatan di Indonesia”, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP-UI.
Nurfaizi (1999). “Membangun Kultur Polri yang Berorientasi Publik: Persepsi dan Komitmen Polri”, Makalah Seminar PSKP-UGM.
Page, C.H. (1946). “Bureaucracy’s Other Face”, Social Forces, 25: 89-91.
Parry, J. (1986). “The Gift, The Indian Gift and the ‘Indian Gift’”, Man, 21 (3): 453-73.
Police Department (2005). “Police Culture and Behavior”, Syllabus for JUS 205 Mega Links in Criminal Justice, Last updated: 06/26/05.
Rahardjo, R. (1998). “Mengkaji Kembali Peran dan fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi”, Makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi.
Sadli, S. (1976). “Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang”, Tesis Doktor FP-UI.
Shanahan, P. (2000). “Police Culture and the Learning Organisation: A Relationship?”, AVETRA Conference Papers.
Simmel, G. (1991). “Money in Modern Culture”, Theory, Culture and Society, 8 (3): 17-31.
Siregar, K. (2000). “Pelayanan di Pos Polisi Blok M Jakarta Selatan”, Tesis KIK-PPS UI.
Suhadibroto (2003). “Wong Cilik dan Haknya”, KHN RI Online.
Suwondo (2000). “Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non-Pemerintah”, Makalah Seminar Administrasi FISIP-UI.
Toha, M. (1993). “Peningkatan Pelayanan”, Makalah Seminar Polri.
Weiner, A. (1980). “Reproduction: A Replacement for Reciprocity”, American Ethnologist 7 (1): 71-85.
Wellman, B. (1983). “Network Analysis: Some Basic Principles”, Sociological Theory (R. Collins, ed.), Jossey-Bass, 155-200.


Kebijakan, Keputusan, Peraturan, Program Kerja, Telaah dan Undang-Undang:

Kebijakan dan Strategi Kapolri tentang Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (Draft 3), 25 September 2005.
Kebijakan dan Strategi Kapolda Metro Jaya, Agustus 2004.
Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya. Lampiran “B” Polda Metro Jaya.
Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/958/XII/2004 tentang Peningkatan Tipe 1 Kewilayahan Polri.
Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol.: Skep/20/I/2005 tentang Hasil Penilaian Peringkat 20 Besar Kinerja Pemberdayaan Pospol di Polsek Jajaran Polda Metro Jaya.
Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Presiden RI No.70 Th 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Polri.
Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 tentang Kompolnas.
Program dan Strategi Polres Depok dan Jajaran tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri Tahun 2005.
Telaah Staf Polres Depok No. Pol: R/Tel-Staf/01/I/2002 tentang Peningkatan Polsek-Polsek di Jajaran Polres Depok dari Tipe “C” Menjadi Tipe “B”.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Polri.
Undang-Undang No. 15 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kodya Depok.


Data Lapangan:

Buku Sambang Polisi “Tiada Hari Tanpa Kawan Baru”, yang disusun oleh Bagian Binamitra Polres Depok dari tahun 2005-2006.
Catatan Lapangan (Fieldnotes), yang dibuat oleh peneliti selama proses penelitian lapangan dari Agustus 2005-Februari 2006.
Laporan Hasil Penelitian, yang dibuat oleh peneliti selama proses penulisan disertasi dari Maret 2006-Agustus 2006.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar